Ratusan sopir truk demo Pelindo cabang Pontianak

ratusan sopir truk mengerjakan unjuk rasa mendesak pelindo ii cabang pontianak agar menurunkan biaya bongkar muat dalam areal pelabuhan yang besarannya mencapai rp1,6 juta.

kami minta pelindo ii cabang pontianak membatalkan rencana menaikkan tarif bongkar muat truk yang besarannya rp1,6 juta, tutur bendahara persatuan sopir pelabuhan sulit (pspb) iskandar di pontianak, jumat.

iskandar menjelaskan, rencana kenaikan tarif bongkar muat itu amat memberatkan para sopir truk, oleh karenanya hari ini rekan-rekan sopir mogok tak mengerjakan bongkar muat di areal pelabuhan.

kami menginginkan bagian pelindo ii cabang pontianak membatalkan rencana kenaikan tarif bongkar muat tersebut.

Informasi Lainnya:

dalam mengerjakan aksinya tersebut, sempat terjadi insiden kecil antara para sopir yang melakukan unjuk rasa, sebab sopir dan tergabung selama pspb telah sepakat mengerjakan mogok, tetapi ada sopir truk lainnya tetap menggarap aktivitasnya.

iskandar menyesalkan, kebijakan pelindo ii cabang pontianak yang tidak berpihak terhadap sopir truk juga cenderung berpihak pada sopir kontainer.

dengan kebijakan masih tersebut penghasilan kami menjadi berkurang, karena dalam sehari dari empat kali bongkar muat dikurangi menjadi dua, dan dibebankan tarif bongkar muat dan mahal, dibandingkan melalui pemilik kontainer dan hanya dibebankan uang sebesar rp1,1 juta, katanya.

sementara itu, general manager pelindo ii cabang pontianak, sebulon butar butar menungkapkan, sesudah melakukan pertemuan melalui perwakilan sopir truk, ketentuan tarif masih memang belum diberlakukan karena menanti keputusan dari pusat.

kami hingga ketika ini belum bisa menentukan, mengenai yang dituntut pengurangan besaran tarif dan diajukan dengan para teman-teman sopir truk, sebab kewenangannya dalam pusat, katanya.

ia menjelaskan, mengenai permintaan pengurangan besaran tarif daripada rp1,6 juta adalah rp1,4 juta baru menunggu keputusan daripada pusat. kami berharap para sopir mampu bersabar sambil menunggu keputusan daripada pusat, katanya.